Istilah-Istilah di Bidang Kepabeanan

Hallo sahabat RUJEND, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, RUJEND akan memberikan pengetahuan mengenai istilah-istilah di bidang kepabeanan di Indonesia. Nah, daripada penasaran langsung saja deh disimak penjelasan-penjelasannya.

Istilah di Bidang Ilmu Kepabeanan
sumber: freepik

Istilah-Istilah di Bidang Kepabeanan

1. Kepabeanan
Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

2. Daerah pabean
Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang uadara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

3. Kawasan pabean
Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Kantor pabean
Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

5. Pos pengawasan pabean
Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.

6. Kewajiban pabean
Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

7. Pemberitahuan pabean
Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

8. Menteri
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

9. Direktur Jenderal
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepaebeanan dan Cukai.
11. Pejabat bea dan cukai
Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang kepabeanan dan cukai.

12. Orang 
Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

13. Impor
Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.

14. Ekspor
Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

15. Bea masuk
Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

16. Bea keluar
Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
17. Tempat penimbunan sementara (TPS)
Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. 

18. Tempat penimbunan berikat (TPB)
Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

19. Tempat penimbunan pabean (TPP)
Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

20. Barang tertentu 
Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangutannya di dalam daerah pabean diawasi.

21. Audit kepabeanan
Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

22. Tarif
Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.

Sumber: Undang-Undang No 17 Tahun 2006

Nah itulah beberapa istilah dalam bidang kepabeanan yang akan sering kita jumpai saat pelaksanaan kegiatan ekspor-impor. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jika ada pertanyaan terkait dengan Kepabenan dan Cukai, silakan tinggalkan di kolom komentar.

Jangan lupa untuk Like, Subscribe, dan Follow untuk terus mendapatkan info terbaru dari RUJEND. Terima kasih dan sampai jumpa di postingan selanjutnya. 

0 Response to "Istilah-Istilah di Bidang Kepabeanan"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel