Otonomi Daerah - Pengertian, Dasar Hukum, Hakikat, Tujuan, Prinsip, dan Asas Otonomi Daerah


Penjelaasan lengkap tentang otonomi daerah.


Pengertian Otonomi Daerah

Secara umum, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Istilah otonomi daerah bukanlah hal yang baru bagi bangsa Indonesia sebab sejak Indonesia merdeka sudah dikenal dengan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), yaitu lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya.

Pengertian otonomi daerah secara etimologi - istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu auto dan nomous. Auto berarti sendiri, dan nomous berarti hukum atau peraturan.
Jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri.

Berdasarkan UU. No 32 tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pengertian di atas, beberapa ahli juga merumuskan pengertian otonomi daerah. Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Menurut F. Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah suatu hak dan wewenang guna untuk mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah.

2. Menurut Ateng Syarifudin, otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian namun bukan kemerdekaan, melainkan hanya sebuah kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud sebagai suatu pemeberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

3. Menurut Sunarsip, otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengurus dan mengatur semua kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri yang berlandaskan pada aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Menurut Mariun, otonomi daerah adalah suatu kewenangan atau kebebasan yang dipunyai suatu pemerintah daerah sehingga memungkinkan mereka untuk membuat sebuah inisiatif sendiri dalam mengelola serta mengoptimalkan sumber daya yang dipunyai daerahnya.

BACA JUGA: Inilah Sejarah Lambang Garuda Pancasila dan Makna Mendalam Pada Setiap Bagiannya

5. Menurut Kansil, otonomi daerah adalah suatu hak dan wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku.

6. Menurut Syafruddin, otonomi daerah adalah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah daerah, yang bersifat pemerintahan sendiri yang diurus dan diatur oleh peraturan-peraturannya sendiri.

7. Menurut Mahwood, otonomi daerah adalah suatu hak dari masyarakat sipil guna mendapatkan sebuah kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan maupun memperjuangkan suatu kepentingan mereka masing-masing, dan ikut mengontrol sebuah penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah.

Dasar Hukum Otonomi Daerah 

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah tidak bisa berjalan tanpa adanya dasar hukum yang kuat. Berikut adalah dasar hukum yang melandasi pelaksanaan otonomi daerah.
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2.
  • Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI.
  • Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan otonomi daerah.
  • UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  • UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  • UU No 23 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (revisi UU No 32 tahun 2004) 

Hakikat Otonomi Daerah

Berdasarkan pengertian-pengertian otonomi daerah sesuai dengan penjelasan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah adalah sebagai berikut:
  • Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri, baik jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
  • Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya, baik kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan Otonomi Daerah

Berikut ini adalah tujuan-tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
  1. Agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan lancar
  2. Agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat saja, tetapi daerah pun diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya
  3. Agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan tersendiri
  4. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik
  5. Pengembangan kehidupan demokrasi
  6. Keadilan nasional
  7. Pemerataan wilayah daerah
  8. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI
  9. Mendorong pemberdayaan masyarakat
  10. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPR.

Prinsip Otonomi Daerah

Terdapat tiga prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah. penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Prinsip otonomi seluas-luasnya

Artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, fiskal nasional, agama, serta peradilan.

2. Prinsip otonomi nyata

Artinya daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

Artinya otonomi yang dalam pelaksanannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Asas Otonomi Daerah

1. Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan daloam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Asas tertib penyelenggara adalah asas menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Asas efisiensi dan efektifitas adalah asas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat 
dengan menggunkan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Asas Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Adapun asas penyelenggaraan otonomi daerah adalah sebagai berikut.

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI.

2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah.

3. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Demikianlah penjelasan dari RUJEND terkait dengan otonomi daerah. Semoga dapat membantu kegiatan belajar mengajar Anda.

Jangan lupa untuk SUBSCRIBE dan LIKE FANSPAGE kami, supaya Anda selalu mendapat informasi menarik dan terbaru lainnya dari kami. 

Terimakasih telah berkunjung dan sampai jumpa di postingan selanjutnya.

0 Response to "Otonomi Daerah - Pengertian, Dasar Hukum, Hakikat, Tujuan, Prinsip, dan Asas Otonomi Daerah"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel